Liputanaktual.id, Ketapang Kalimantan Barat – persoalan para kontraktor/penyedia jasa konstruksi yang belum mendapat bayaran atas proyek pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Ketapang tahun 2024, Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, yang baru dilantik pada 20 Februari 2025, telah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan investigasi.
Dalam sebuah pernyataan, Bupati Alex menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan investigasi untuk mencari titik awal dari penyebab terjadinya persoalan yang menimpa para kontraktor tersebut. Dia juga menegaskan bahwa jika memang menjadi kewajiban Pemda, mereka akan membayar sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Selain itu, Bupati Alex juga menjelaskan bahwa kejadian tidak terbayarnya ratusan paket proyek APBD tersebut terjadi pada akhir tahun anggaran 2024, di mana saat itu dirinya masih berada di luar sistem pemerintahan. Oleh karena itu, inspektorat sedang melakukan investigasi untuk mengetahui masalah yang sebenarnya terjadi, sambil menunggu hasil audit dari BPK RI terhadap laporan keuangan Pemda Ketapang tahun anggaran 2024.
Bupati Alex menekankan pentingnya untuk mengetahui benang merah terkait kejadian ini agar dapat mengetahui siapa yang lalai dan memberikan sanksi jika terbukti ada kelalaian. Dia juga menegaskan bahwa sebagai Bupati yang baru dilantik, persoalan ini harusnya bisa diselesaikan pada tahun 2024 lalu, namun menjadi tantangan dari pemerintahan sebelumnya yang harus diatasi dengan langkah-langkah sesuai aturan.
Investigasi yang sedang dilakukan saat ini diharapkan bisa menjadi evaluasi untuk menghindari terjadinya kejadian serupa di masa depan. Bupati Alex juga menegaskan akan mengajukan pendapat dari BPK RI dan pihak terkait lainnya mengenai masalah ini.
Dari informasi yang didapat, mayoritas proyek APBD-P tahun 2024 yang belum terbayarkan berada di Dinas Perkim-LH, khususnya di satu bidang Perkim yang terjadi pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang sebelumnya. Kabar pun beredar bahwa ada oknum kontraktor yang belum terbayarkan mendominasi jumlah paket proyek tersebut.
Secara keseluruhan, langkah Bupati Alex dalam menyelesaikan persoalan ini dengan melakukan investigasi, audit, dan berkomunikasi dengan pihak terkait menunjukkan sikap yang transparan dan bertanggung jawab. Diharapkan dengan upaya yang dilakukan, persoalan ini dapat segera diselesaikan dan tidak terjadi lagi di masa pemerintahannya./red
