Liputanaktual.id Ketapang, Memwakili Bupati Ketapang Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir, S.H. menghadiri Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026. Pada hari Senin (05/05/2025) bertempat di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat di Kota Pontianak.
Musyawarah perencanaan pembangunan dilakukan dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 sesuai dengan amanat Pasal 64 dan Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan dihadiri Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. Wagub Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, S.IP.,M.Si, Sekda Prov Kalbar dr.H.Harisson,M.Kes., Jajaran DPR RI dN DPD Ri Dapil Kalbar, Jajaran Forkompimda, Perwakilan Waikota/Bupati se-provinsi Kalimantan Barat, Perangkat Daerah Provinsi, Instansi Vertikal, Perwakilan BUMN, BUMD, Perwakilan Universitas, Akademisi, Jajaran Organisaisi Kemasyrakatan, Jajaran Bappeda Provinsi serta Jajaran Bappeda Kabupaten dan Kota.
Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. menyoroti tantangan strategis yang harus diatasi bersama agar Kalbar tak tertinggal pembangunan nasional. Luas wilayah dan letak strategis Kalbar menuntut peningkatan infrastruktur, layanan publik, dan SDM. Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia memiliki potensi besar sekaligus tantangan dalam membangun daerah inklusif dan berkelanjutan. Tahun 2024, Kalbar mencatat lonjakan IPM tertinggi di Kalimantan dan masuk kategori tinggi. Targetnya, IPM Kalbar masuk tiga besar di Kalimantan.
