LIPUTANAKTUAL.ID: KETAPANG, Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, M. Soleh ST, Saat ditemui diruang kerjanya (4/2/25) telah berupaya memanggil pihak Inspektorat, BPKAD, Bank, dan dinas terkait untuk membahas 266 paket pembangunan yang belum terbayarkan oleh keuangan daerah. Ketua DPRD menekankan bahwa proses pembayaran harus sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku agar semua pihak merasa aman dan tidak ada yang dirugikan.
Terkait dengan pembayaran 266 paket yang telah memiliki SP2D, pihak DPRD memastikan akan dilakukan segera. Namun, waktu pembayaran yang pasti belum dapat ditentukan. Ketua DPRD juga mengakui bahwa dalam kasus ini, semua pihak yang terlibat memiliki kesalahan, termasuk kontraktor, BPKAD, Bank, dan dinas terkait.
Ketua DPRD mengimbau semua pihak untuk berhati-hati dalam menangani permasalahan ini agar tidak menimbulkan persoalan hukum. Selain itu, beliau juga menekankan perlunya menghindari permainan nepotisme dalam proses pembayaran, di mana pihak yang dekat dengan pejabat diutamakan.
Jumlah lampiran pembangunan yang belum terselesaikan mencapai lebih dari 400, dan Ketua DPRD mengingatkan agar dalam proses pembayaran 266 lampiran yang belum terbayarkan tidak disusupi oleh yang lain. Upaya DPRD ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi kontraktor yang terdampak dan memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Ketapang dapat berjalan dengan baik.
