Liputanaktual.id, Ketapang,l 8 Agustus 2025, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dr. Feria Kowira, M.M, menerima advokasi dari tim Pokja PKP (Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Ketapang. Pertemuan menangani masalah sanitasi yang telah menjadi tantangan serius, terutama di desa-desa dengan angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang tinggi. Dalam kesempatan ini, tim Pokja PKP memperkenalkan delapan konsep Paket Kebijakan Penanganan Sanitasi untuk periode 2025-2029, yang langsung mendapat dukungan penuh dari dr. Feria.
Konteks sanitasi di Kabupaten Ketapang menunjukkan keadaan yang memprihatinkan. Banyak daerah masih menghadapi masalah buang air besar sembarangan, yang dapat berpotensi menimbulkan berbagai macam penyakit menular dan mengganggu kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemetaan dan penanganan masalah sanitasi di setiap desa sangat penting. Dalam pertemuan tersebut, dr. Feria menekankan bahwa fokus utama harus diberikan kepada desa-desa yang memiliki angka BABS tinggi, dengan harapan dapat menurunkan angka tersebut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Paket Kebijakan Penanganan Sanitasi yang diusulkan oleh tim Pokja PKP terdiri dari delapan konsep yang saling mendukung, mencakup berbagai aspek mulai dari pembangunan infrastruktur sanitasi, pendidikan kesehatan, hingga kolaborasi lintas sektor. Setiap konsep dirancang untuk mengatasi masalah spesifik yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Ketapang, sehingga implementasinya diharapkan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Misalnya, pembangungan fasilitas sanitasi yang layak di setiap desa diharapkan dapat mengurangi risiko penyakit menular, sementara program edukasi kesehatan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya praktik sanitasi yang baik.
Keberadaan tim Pokja PKP menjadi salah satu pilar penting dalam mencapai kesuksesan implementasi paket kebijakan ini. Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki, tim ini diharapkan dapat memberikan dukungan teknis dan advokasi yang diperlukan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengatasi masalah sanitasi. Sinergitas antara tim Pokja PKP dan Dinas Kesehatan sangat penting agar upaya pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik. Komunikasi yang efektif antara kedua pihak akan membantu mempercepat pengambilan keputusan dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama proses implementasi kebijakan.
