Liputanaktual.id, Kubu Raya- Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Dalam sepekan terakhir, wilayah ini mengalami banjir yang cukup parah, mengakibatkan ribuan rumah warga dan jalan trans Kalimantan terendam. Situasi ini menuntut perhatian dari berbagai pihak, terutama pemerintah, untuk memberikan bantuan yang diperlukan bagi masyarakat yang terkena dampak.
Banjir yang melanda Kubu Raya telah menimbulkan kepedihan dan keprihatinan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Lembaga Dewan Adat Dayak (DAD) Kubu Raya. DAD yang dipimpin oleh Ketua Markus Nalian turun langsung ke lapangan untuk memberikan dukungan kepada warga terdampak. Mereka mengumpulkan dan mendistribusikan 800 paket sembako, yang meskipun tidak mencukupi semua kebutuhan, merupakan tindakan nyata untuk membantu meringankan beban masyarakat yang sedang berjuang menghadapi bencana. Markus Nalian menegaskan bahwa tidak hanya masyarakat yang harus melakukan upaya, tetapi pemerintah juga diharapkan bisa bertindak lebih cepat dan tak pilih kasih dalam memberikan bantuan.
Sebagai tambahan, ketua Dewan Pertimbangan DAD Kabupaten Kubu Raya, Yakobus Kumis, juga menyampaikan kekecewaannya terhadap minimnya perhatian pemerintah. Ia mencatat bahwa selama dua minggu pasca-banjir, bantuan dari pemerintah masih sangat terbatas dan hanya terfokus pada beberapa titik saja, meninggalkan banyak daerah lainnya yang masih terisolir. Data yang diperoleh DAD menunjukkan bahwa sekitar 700 rumah di Desa Lingga, 800 rumah di Desa Panca Roba, dan lebih dari 900 rumah di Desa Teluk Bakung telah terendam. Totalnya, lebih dari 2000 rumah terpengaruh oleh bencana ini, yang menunjukkan seberapa serius situasi yang dihadapi oleh masyarakat.
Krisis ini juga membawa sorotan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai berujung pada masalah yang lebih besar. Markus Nalian menekankan bahwa banjir yang terjadi merupakan tanggung jawab pemerintah, terutama terkait dengan kebijakan izin usaha perkebunan sawit serta pengelolaan hutan yang tidak bijaksana. Kebijakan-kebijakan tersebut telah menyebabkan deforestasi dan mengurangi daya dukung lingkungan, sehingga masyarakat harus menghadapi konsekuensi yang merugikan.
Dalam situasi darurat seperti ini, sangat penting bagi pemerintah kabupaten dan provinsi untuk segera turun tangan memberikan bantuan. Yakobus Kumis kembali mengingatkan bahwa sampai saat ini, bantuan dari pemerintah provinsi belum terlihat cukup, dan masyarakat masih sangat berharap akan adanya intervensi dan dukungan dari pemerintah di level yang lebih tinggi.
Selain memberikan bantuan darurat, Yakobus Kumis juga menyerukan perlunya tindakan jangka panjang untuk menangani akar permasalahan, yaitu pengelolaan sungai yang lebih baik dan pembangunan infrastruktur yang tepat. Ia menekankan urgensi untuk melakukan normalisasi sungai dan membangun jalan layang di sepanjang jalur trans Kalimantan agar potensi terjadinya banjir dapat diminimalisir di masa yang akan datang./red
