Oleh: Heru Riyadi, SH.MH Dewan Penasehat LKBH-PWI Pusat
Henri Ch Bangun, seorang tokoh yang telah berhasil meraih jabatan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2023-2028, merupakan sosok yang memiliki banyak prestasi dan tantangan selama masa kepemimpinannya. Dalam beberapa tahun terakhir, beliau telah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi terhadap dunia jurnalistik Indonesia.
Selama Kepemimpinannya, Beliau memiliki beberapa Prestasi Penting;
1.Terpilihnya Henri Ch Bangun sebagai Ketua Umum PWI Pusat: Dalam dunia jurnalistik, kepemimpinan yang kuat dan visioner sangatlah penting untuk membangun organisasi yang solid serta meneruskan misi dan visi yang dimiliki. Salah satu momen yang patut diacungi jempol dalam konteks ini adalah terpilihnya Henri Ch Bangun sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2023-2028 Dengan perolehan suara sebanyak 47, Henri berhasil mengungguli pesaingnya, S. Depari, yang hanya memperoleh 41 suara. Kemenangan ini tidak hanya menunjukkan dukungan yang kuat dari anggota PWI, tetapi juga mencerminkan harapan dan aspirasi yang lebih luas untuk kemajuan organisasi jurnalistik di Indonesia.
Terpilihnya Henri Ch Bangun merupakan tanda adanya kepercayaan dari anggota PWI terhadap kemampuan kepemimpinannya. Dalam pemilihan ini, Henri tidak hanya berhasil mendapatkan jumlah suara terbanyak, tetapi juga menunjukkan bahwa visi dan misi yang diusungnya sejalan dengan harapan anggota. Dalam konteks organisasi media, kepemimpinan yang efektif memerlukan integritas, kemampuan berkomunikasi, dan pemahaman mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh dunia jurnalistik saat ini. Kemenangan Henri memberikan sinyal bahwa anggota PWI menghargai kriteria tersebut dan siap untuk bergerak ke arah yang lebih baik di bawah kepemimpinannya.
Dukungan yang kuat yang diperoleh Henri Ch Bangun mencerminkan adanya harapan baru di kalangan wartawan untuk mengatasi isu-isu yang dihadapi oleh industri media. Di tengah tantangan digitalisasi dan perubahan cara konsumsi berita, wartawan dan media perlu memiliki arah yang jelas agar tetap relevan. Dengan dukungan mayoritas.
Terpilihnya Henri Ch Bangun juga memberikan momentum positif bagi organisasi PWI untuk memperkuat jaringan inisiatif dan kolaborasi di tingkat nasional maupun internasional. Seiring dengan perubahan global, penting bagi organisasi jurnalistik untuk menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Henri, dengan pengalamannya, mampu membawa PWI ke arah yang lebih kolaboratif serta meningkatkan reputasi profesional wartawan di tanah air.
2. Henri Ch Bangun, sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, telah mengambil langkah penting dengan melantik Lembaga Konsultan Bantuan dan Penegakan Hukum (LKBPH) PWI Pusat pada bulan September 2024. Lembaga ini bertujuan untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada wartawan yang mengalami kekerasan fisik maupun kriminalisasi dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka.
PWI Pusat telah menyadari pentingnya perlindungan hukum bagi para wartawan yang seringkali menjadi target kekerasan atau intimidasi dalam melaksanakan tugasnya. LKBPH didirikan dengan tujuan untuk memberikan pendampingan hukum kepada wartawan yang menghadapi masalah hukum sebagai akibat dari pelaksanaan tugas jurnalistik mereka.
Dalam kondisi di mana kebebasan pers seringkali terancam dan wartawan rentan menjadi korban kekerasan atau kriminalisasi, kehadiran LKBPH PWI Pusat sangatlah penting. Melalui lembaga ini, wartawan dapat memperoleh bantuan hukum yang profesional dan terpercaya untuk melindungi hak-hak mereka serta memastikan kebebasan berekspresi dalam menjalankan profesi jurnalistik.
Langkah Henri Ch Bangun ini merupakan upaya konkret dalam meningkatkan perlindungan terhadap wartawan dan mendukung kebebasan pers di Indonesia. Dengan adanya LKBPH PWI Pusat, diharapkan wartawan dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam menjalankan tugas mereka tanpa rasa takut akan represalias atau ancaman hukum.
3.Henri Ch Bangun, seorang tokoh penting dalam dunia jurnalisme di Indonesia yang mengapresiasi Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang berhasil meraih skor 80,90 dalam Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2024. Penilaian ini bukan hanya sekadar angka, namun mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebebasan pers dan ruang publik yang sehat untuk berkomunikasi. Dengan pencapaian tersebut, Hendri Ch Bangun menilai bahwa Kalsel layak untuk menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2025. Hal ini menunjukkan kepedulian dan perhatian yang mendalam terhadap isu-isu kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia.
Kemerdekaan pers merupakan salah satu pilar utama dalam sebuah sistem demokrasi yang sehat. Pers yang bebas berkontribusi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta memberikan suara bagi masyarakat. Di Indonesia, kebebasan pers telah mengalami perjalanan yang panjang, mulai dari era reformasi hingga saat ini. Dalam konteks ini, skor tinggi yang diraih Kalsel dalam IKP menunjukkan bahwa daerah tersebut telah menciptakan ekosistem yang mendukung pekerja media. Apresiasi dari Henri Ch Bangun menambah bobot pentingnya penghargaan ini, sebagaimana dia adalah salah satu aktor kunci dalam memperjuangkan hak-hak jurnalis.
Penilaian untuk menjadikan Kalsel sebagai tuan rumah HPN 2025 juga memiliki makna penting. Hari Pers Nasional merupakan momentum untuk merayakan kebebasan pers di Indonesia dan menghargai kontribusi media dalam pembangunan masyarakat. Dengan Kalsel sebagai tuan rumah,
diharapkan kegiatan dan dialog yang diadakan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebebasan pers, serta memfasilitasi diskusi antara jurnalis, pemerintah, dan masyarakat. Ini juga merupakan kesempatan bagi Kalsel untuk menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebebasan berpendapat dan memberikan ruang bagi media untuk berkembang.
Kepedulian Henri Ch Bangun terhadap kebebasan pers dapat menjadi inspirasi bagi banyak pihak. Dalam era informasi yang berkembang pesat, tantangan bagi pers semakin kompleks. Banyak jurnalis yang menghadapi tekanan dan ancaman dalam menjalankan tugasnya, baik dari pihak pemerintah maupun kelompok lain. Oleh karena itu, dukungan dari tokoh publik seperti Bangun sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kerja pers. Hal ini sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Pers di Indonesia, di mana jurnalis berhak untuk melaksanakan tugasnya tanpa rasa takut akan intimidasi.
4.Mendorong Sinergi antara Pemerintah dan Pers di Kalimantan Selatan: Hubungan sinergis antara pemerintah dan media memiliki peranan penting dalam memajukan masyarakat dan meningkatkan transparansi di dalam pemerintahan. Di Kalimantan Selatan, Henri Ch Bangun, menilai bahwa hubungan antara pemerintah dan pers sangat baik. Beliau juga memberikan apresiasi terhadap dukungan berbagai event media, yang dinilai sebagai kontribusi positif dalam memperkuat kolaborasi antara kedua entitas tersebut. Dalam tulisan ini, pentingnya sinergi antara pemerintah dan pers, serta dampaknya terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya di daerah ini.
Media berfungsi sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks Kalimantan Selatan, media tidak hanya berperan dalam menyebarkan berita, tetapi juga berperan sebagai kontrol sosial yang mampu mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah memiliki keterbukaan untuk bekerja sama dengan media, pertukaran informasi yang lebih transparan dan akurat dapat dicapai, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Media yang kuat di sebuah daerah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan membentuk opini masyarakat.
Henri Ch Bangun mengapresiasi dukungan terhadap event-event media sebagai langkah strategis dari pemerintah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong profesionalisme dan keberagaman media di wilayah tersebut.
Selain itu, event-event media juga menciptakan ruang bagi pertukaran ide antara jurnalis, pemerintah, dan masyarakat luas, sehingga tercipta diskusi yang konstruktif dan berujung pada solusi atas masalah yang ada.
Sinergi yang baik antara pemerintah dan pers di Kalimantan Selatan memberikan dampak positif dalam berbagai bidang. Pertama, dalam aspek sosial, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi yang jelas dan terpercaya mengenai kebijakan-kebijakan spemerintah. Hal ini membantu meminimalisir misinformasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu-isu penting.
Media yang berkembang dapat memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat, termasuk mengenai peluang usaha dan potensi investasi di daerah tersebut. Dalam konteks budaya, kolaborasi ini mendukung pelestarian budaya lokal melalui pemberitaan yang positif dan dokumentasi berbagai kebudayaan yang ada di Kalimantan Selatan.
Namun, tidak semua perjalanan kepemimpinan Henri Ch Bangun berjalan mulus.
Berikut beberapa poin penting yang telah berhasil melewati tantangan dan kontoversi terkait situasi yang dihadapinya:
–Beliau adalah seorang yang menghadapi situasi dualisme kepemimpinan di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Namun, keadaan ini telah mendapatkan kejelasan melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa beliau adalah Ketua Umum PWI yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara anggota PWI, hukum telah menetapkan keputusan yang final dalam hal ini.
Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut membuktikan legitimasi kepemimpinan beliau di PWI. Sebagai Ketua Umum yang sah, beliau memiliki tanggung jawab besar untuk memimpin organisasi tersebut dengan baik dan mengutamakan kepentingan seluruh anggotanya. Kepemimpinan yang kuat dan adil diperlukan agar PWI dapat terus berjalan dengan lancar dan memberikan layanan yang terbaik bagi para wartawan di Indonesia.
Diharapkan dengan keputusan hukum yang telah dikeluarkan ini, dualisme kepemimpinan di PWI dapat segera diselesaikan dan semua pihak dapat bersatu kembali untuk memajukan organisasi ini. Semua anggota PWI perlu bekerja sama dan mendukung kepemimpinan beliau agar PWI dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia jurnalistik di Indonesia.
Dengan adanya kejelasan mengenai siapa Ketua Umum PWI yang sah, diharapkan PWI dapat kembali fokus pada misi dan visi organisasi untuk melindungi kepentingan wartawan dan memajukan profesi jurnalis di Tanah Air. Semua pihak harus menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kesatuan dan solidaritas di antara anggota PWI sangat diperlukan untuk mencapai kemajuan yang diinginkan.
Dengan demikian, melalui putusan hukum yang jelas dan tegas dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dualisme kepemimpinan di PWI telah dapat diselesaikan. Semua pihak diharapkan dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini dan terus bersatu untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme dunia jurnalistik di Indonesia.
–Kontroversi Terkait Kongres Luar Biasa dan Keteguhan Henri Ch Bangun: Kongres Luar Biasa (KLB) merupakan sebuah peristiwa yang seringkali ditunggu-tunggu dalam dunia organisasi. Namun, tidak jarang KLB juga menimbulkan kontroversi yang berkaitan dengan keabsahan dan legitimasi. Pelaksanaan berkaitan dengan KLB yang diselenggarakan oleh kelompok lain telah memunculkan berbagai perdebatan di kalangan pengamat dan anggota organisasi.
Syarat kuorum adalah kondisi yang harus dipenuhi agar sebuah pertemuan resmi dianggap sah dan memiliki legitimasi hukum. Dalam banyak organisasi, kuorum biasanya ditentukan berdasarkan persentase dari total anggota yang terdaftar. Dalam kasus KLB ini, terdapat klaim bahwa jumlah peserta yang hadir tidak mencapai batas minimum yang ditentukan, sehingga keputusan yang diambil dalam KLB tersebut dapat dianggap tidak sah. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik lebih lanjut di dalam organisasi yang bersangkutan, yang bisa mengarah pada perpecahan dan ketidakstabilan.
Selain masalah kuorum, penggunaan Akta Notaris Palsu juga menambah kompleksitas pada situasi yang ada. Dokumen-dokumen yang diakui secara hukum, termasuk akta notaris, memiliki kekuatan hukum yang sangat penting dalam menentukan keabsahan tindakan-tindakan organisasi. Jika terbukti bahwa akta yang digunakan untuk KLB tersebut adalah palsu, maka segala keputusan yang diambil dalam kongres itu dapat digugat secara hukum. Ini menggambarkan potensi ancaman yang nyata terhadap kredibilitas organisasi dan bisa berfungsi sebagai pemicu bagi anggota untuk mempertanyakan keberadaan dan operasional manajemen kepemimpinan yang baru.
Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Henri Ch Bangun muncul sebagai sosok yang tegar. Meski dihadapkan pada serangkaian kontroversi C. Bangun menunjukkan komitmen dan dedikasinya terhadap organisasi. Keteguhan hati dan semangatnya untuk tetap mempertahankan prinsip keadilan menjadi sorotan penting dalam situasi yang tidak menentu ini. Bangun tidak hanya berupaya mencari solusi atas isu yang ada, tetapi juga berusaha membangun kepercayaan kembali di antara anggota dan stakeholder lainnya. Keteguhannya bisa dianggap sebagai upaya untuk menyatukan kembali anggota organisasi agar tetap fokus pada visi dan misi bersama, meski ada tantangan besar di depan.
Dalam perspektif yang lebih luas, situasi yang dialami oleh Henri Ch Bangun, juga mencerminkan dilema yang sering dihadapi oleh organisasi-organisasi besar. Perbedaan pandangan dan konflik internal bisa sangat merusak jika tidak dikelola dengan baik. KLB yang kontroversial ini menggarisbawahi pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh semua anggota. Kejadian ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi organisasi lainnya untuk lebih mematuhi aturan dan regulasi yang ada.
–Kasus Direktur JAKTV: Henri Ch Bangun Menegaskan Pentingnya Pendekatan Etika dalam Pers: Dalam dunia jurnalistik, permasalahan etika dan pelanggaran kode etik sering kali menjadi sorotan publik. Salah satu kasus terkini yang mencuat adalah dugaan pelanggaran jurnalistik yang melibatkan Direktur Pemberitaan JAKTV, Tian Bahtiar. Henri Ch Bangun, seorang tokoh penting dalam industri media, telah menegaskan bahwa isu ini seharusnya ditangani oleh Dewan Pers dan bukan langsung diproses secara pidana oleh Kejaksaan Agung. Pendekatan ini menimbulkan perdebatan mengenai peran lembaga pengawas dalam menjaga independensi dan etika jurnalistik di Indonesia.
Henri Ch Bangun berpendapat bahwa ketika sebuah kasus dugaan pelanggaran jurnalistik muncul, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi pelanggaran tersebut berdasarkan kode etik jurnalistik yang berlaku. Dewan Pers sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk mengawasi praktik jurnalistik sepatutnya menjadi garda terdepan dalam menangani pengaduan yang berkaitan dengan aktivitas pers. Melibatkan Kejaksaan Agung dalam kasus ini dinilai sebagai langkah yang tidak tepat, karena hal tersebut dapat menghambat kebebasan pers. Dalam konteks demokrasi, kebebasan pers merupakan salah satu pilar yang harus dijaga untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Lebih jauh lagi, penanganan kasus ini oleh Dewan Pers dapat menjadi solusi yang lebih konstruktif. Dewan Pers memiliki mekanisme untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran etika dan dapat memberikan sanksi yang relevan kepada pelanggar tanpa harus melibatkan proses hukum yang dapat berimplikasi pada penegakan hukum yang lebih keras. Hal ini penting untuk menjaga hubungan baik antara media dan masyarakat, sekaligus melindungi jurnalis dari tindakan represif yang mungkin timbul akibat proses hukum.
-Penghargaan dan apresiasi adalah hal yang penting dalam mengakui kerja keras seseorang dalam mencapai sebuah prestasi. penghargaan yang diterima oleh Henri Ch Bangun adalah atas kerja kerasnya dalam menyelenggarakan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Banjarmasin.
Henri Ch Bangun berhasil menciptakan suasana yang meriah dan memberikan ruang bagi para wartawan dan media untuk berkumpul dan merayakan hari yang penting bagi profesi jurnalistik.
Penghargaan yang diberikan kepada Henri Ch Bangun juga sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa prestasi seseorang tidak boleh terkait dengan kontroversi yang melingkupinya. Apresiasi terhadap kerja keras seseorang tidak boleh dipengaruhi oleh pandangan negatif ataupun opini yang beredar di masyarakat.
penghargaan yang diberikan kepada Henri Ch Bangun merupakan bentuk pengakuan atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menyelenggarakan acara HPN 2025.
-Etika dan Integritas dalam Kepemimpinan Henri Ch Bangun di PWI Pusat: Dalam konteks kepemimpinan organisasi media, etika dan integritas menjadi landasan yang sangat vital. Henri Ch Bangun, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat. Kepemimpinannya selama ini telah mendapatkan pengakuan sebagai sosok yang matang dan berpengalaman, meskipun tidak lepas dari kritik kepadanya Sebagai Ketua Umum PWI Pusat.
Salah satu atribut yang mencolok dari kepemimpinan Henri Ch Bangun adalah kemampuannya untuk menghadapi berbagai persoalan yang mengemuka di dalam organisasi maupun di luar. Dalam posisi sebagai Ketua Umum, Henri tidak hanya dihadapkan pada tuntutan untuk mempertahankan independensi PWI Pusat, tetapi juga harus merespons kritik yang kadang melandasi langkah-langkah kepemimpinannya. Meski menghadapi tekanan, ia tetap menunjukkan komitmen untuk memelihara etika dalam jurnalisme dan integritas organisasi. Hal ini tercermin dalam upayanya untuk menghadirkan PWI sebagai lembaga yang tidak hanya mewakili kepentingan anggotanya, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi. meskipun kritik tersebut ada, Henri mampu menghadapi situasi ini dengan sikap tenang dan rasional. Ia mengajak pihak-pihak yang tidak sepakat untuk berdialog, membuka ruang komunikasi yang konstruktif dan saling menghormati.
Dari perspektif penulis, Henri Ch Bangun telah berhasil menjaga etika dan integritas di dalam kepemimpinannya. Ia berupaya memahami berbagai kepentingan dan aspirasi anggota PWI Pusat, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan satu pihak, melainkan mencerminkan suara kolektif. Upaya tersebut menjadi penting dalam menjaga citra dan keberadaan PWI di Indonesia, sebagai organisasi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak wartawan serta mengedepankan kebebasan pers.
Dalam momen-momen krisis, komitmen Henri terhadap etika dan integritas semakin tampak. Ia tidak segan untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam mengatasi isu-isu yang relevan, seperti pelindungan terhadap wartawan dan usaha melawan ujaran kebencian yang marak di media sosial. Hal ini menunjukkan dedikasinya terhadap etika jurnalistik serta kesadaran akan tanggung jawab yang diemban oleh seorang pemimpin di bidang media.
